Kode Perilaku Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Kode Perilaku AJI

Disahkan dalam Kongres AJI 2024

Kode Perilaku Anggota AJI ini merupakan pelengkap Kode Etik Anggota AJI yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode Perilaku ini menjabarkan lebih praktis pasal-pasal yang terdapat dalam Kode Etik Anggota AJI dan menyarikan nilai-nilai yang terkandung dalam visi, misi, dan prinsip organisasi AJI yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Anggota AJI harus bersikap meliputi:

(1) Independen dan mengutamakan hati nurani;
(2) Menghormati kebenaran dan hak publik untuk memperoleh kebenaran;
(3) Menjaga kebebasan pers dan melawan setiap upaya untuk menghalanginya;
(4) Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
(5) Menghormati keberagaman (toleransi);
(6) Memberikan perhatian lebih kepada isu ketidakadilan, kemiskinan, pemberantasan korupsi, kelompok marginal dan minoritas, perempuan dan anak.

Menjaga Independensi

1. Anggota AJI menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apa pun di luar kepentingan publik saat menjalankan profesinya.
2. Anggota AJI menolak segala bentuk intervensi ruang redaksi oleh pemilik modal, pejabat bidang bisnis, pejabat atau lembaga pemerintahan, dan internal redaksi dalam menerapkan prinsip-prinsip kerja jurnalistik.
3. Anggota AJI tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan tidak menjadi tim sukses atau tim pemenangan orang atau lembaga yang terlibat dalam politik praktis.
4. Anggota AJI tidak menggunakan atribut lembaga, organisasi, atau partai politik, organisasi sayap dan peserta pemilu saat menjalankan kegiatan jurnalistik.
Tindakan ini untuk menghindari munculnya persepsi bahwa ia bukan jurnalis yang bisa bekerja secara independen.
5. Anggota AJI tidak boleh menggunakan liputan untuk kepentingan pihak lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau pihak yang menjadi subyek liputannya.
6. Anggota AJI menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini ditunjukkan antara lain dengan menghasilkan karya jurnalistik yang faktual, kritis, menerapkan prinsipprinsip jurnalistik, dan tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
7. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, meminta perlakuan istimewa saat penawaran saham perdana (Initial Public Offering/ IPO), atau berusaha mendapatkan fasilitas gratis uang muka untuk pembelian rumah karena sering meliput isu properti, dan sebagainya.
8. Jurnalis segera meralat atau mencabut berita slot gacor yang diketahuinya keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik.
9. Anggota AJI tidak memanfaatkan profesinya untuk melakukan tindakan yang bisa dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual.
10. Anggota AJI tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa membahayakan independensinya. Antara lain dengan menjadi tim sukses secara resmi atau tidak resmi, konsultan, penulis naskah siaran pers, foto, video, buku, pengelola media sosial untuk kepentingan kampanye/politik praktis, atau kegiatan sejenisnya.
11. Anggota AJI tidak menulis buku, atau membuat foto, video dan produk lain, yang topik serta sponsornya, baik perorangan atau lembaga, bertentangan dengan prinsip-prinsip AJI.
12. Anggota AJI tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk saham dan voucher atau kupon khusus yang berkaitan dengan tugas profesinya.
13. Anggota AJI tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali cenderamata khusus yang biasa diberikan oleh perusahaan, lembaga, atau organisasi yang pemberiannya dalam batas nilai harga yang wajar. Asas kewajaran harga nilai barang maksimal Rp100 ribu atau disesuaikan dengan aturan perusahaan medianya. Usulan: tidak perlu disebutkan nominalnya.
14. Anggota AJI tidak menerima fasilitas dari narasumber atau pihak yang terkait dengan pemberitaan, kecuali untuk membantu kelancaran tugas profesi secara proporsional (benar-benar sesuai kebutuhan liputan), dalam kondisi khusus atau darurat. Dalam pemberitaannya, harus dinyatakan bahwa pengundang memfasilitasi liputan ini. Kondisi khusus atau darurat seperti acara kepresidenan, liputan haji, bencana, daerah konflik, dan zona dengan akses khusus.
15. Anggota AJI boleh menerima uang transportasi, uang makan, dan fasilitas lainnya jika ia hadir sebagai peserta dan narasumber dalam sebuah acara, baik mewakili medianya, organisasi, maupun secara personal. Namun, kehadirannya di acara tersebut harus sebagai peserta dan tidak boleh meliput. Jika memutuskan untuk melakukan peliputan acara tersebut, dia tidak boleh menerima fasilitas berbentuk uang sebagai peserta seperti uang pengganti transportasi atau per diem.
16. Anggota AJI tidak boleh mengikuti undian berhadiah dalam acara khusus yang diselenggarakan untuk jurnalis.
17. Anggota AJI tidak boleh mengikuti kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh lembaga yang bertentangan dengan prinsip AJI.
18. Anggota AJI menghormati dan mengikuti prinsip dan nilai yang sejalan dengan Misi AJI dalam memanfaatkan media sosial.
19. Anggota AJI menghormati prinsip “pagar api” dengan tidak menggabungkan pemberitaan dan iklan. Anggota AJI yang memiliki posisi yang membawahi redaksi dan bisnis di perusahaan pers, harus membatasi keterlibatannya dalam kegiatan yang mengaburkan sekat redaksi dan bisnis, dan tidak melakukan tindakan yang bisa mencederai citra, merusak kredibilitas, atau orang mempertanyakan konsistensi AJI terhadap prinsip yang diusungnya.
20. Anggota AJI tidak memiliki profesi rangkap yang berpotensi mengganggu independensinya sebagai jurnalis. Profesi rangkap yang dinilai berpotensi mengganggu independensi, yakni:
(1) aparatur sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/ atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
(2) anggota TNI/Polri dan/atau intelijen; aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim);
(3) advokat kecuali pengacara publik yang menangani perkara sesuai misi AJI secara probono;
(4) komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia; di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah; komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah;
komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau komisioner Komnas Perempuan; anggota Komite Publisher Rights; dan komisioner Perlindungan Data Pribadi;
(5) komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;
(6) humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta;
(7) pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya;
(8) tim sukses dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada;
(9) pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.


21. Anggota AJI tidak menjalankan pekerjaan sampingan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan dengan profesinya atau sifat pekerjaannya bertentangan dengan Prinsip Organisasi AJI. Jika terlibat sebagai peliput dan penulis iklan pariwara dan sejenisnya yang itu harus dilakukan di luar tugas jurnalistiknya, diharuskan tidak mencantumkan namanya dalam semua karya non-jurnalistik tersebut.
Pencarian Kebenaran dan Kepentingan Publik
22. Anggota AJI mengemban tanggung jawab utama profesinya, yaitu bekerja untuk kepentingan publik. Sikap ini ditunjukkan dengan berusaha mencari dan menyampaikan informasi yang benar kepada publik.
23. Anggota AJI tidak menyembunyikan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik atau menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan publik ialah informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
24. Anggota AJI bersikap objektif dalam menjalankan profesinya. Sikap ini antara lain ditunjukkan dengan berusaha menjalankan tugas jurnalisme dengan pertimbangan yang rasional, berdasarkan fakta yang terverifikasi.
25. Anggota AJI menerapkan prinsip imparsial, adil (fair), dan berpikiran terbuka. Prinsip ini didasarkan pada kesadaran bahwa kebenaran bisa datang dari mana saja, termasuk dari pihak yang tidak disukai. Sikap ini juga ditunjukkan antara lain dengan melakukan reportase yang berimbang (cover both side).
26. Anggota AJI melakukan verifikasi untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat. Salah satu caranya adalah dengan selalu menguji dan memeriksa ulang informasi dan data dengan pengecekan di lapangan atau mengkonfirmasi kepada sumber yang kompeten.
27. Anggota AJI memperhatikan sejumlah prinsip etik dalam pemanfaatan teknologi informasi terbaru seperti Artificial intelligence, yaitu dengan menerapkan prinsip akurasi dalam pemanfaatannya, melakukan verifikasi atas informasi yang didapatkan, menghindarkan praktik plagiarisme atau mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri, dan menghormati prinsip-prinsip hak cipta.
28. Anggota AJI tidak menggunakan nama samaran sebagai penulis dan editor pada berita, kecuali karena alasan keselamatan atau kebijakan khusus dari media. Pencantuman nama asli merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik.
29. Anggota AJI memisahkan fakta dengan opini dalam menulis berita. Tulisan opini harus ditempatkan pada ruang terpisah atau pada rubrik editorial yang diketahui publik sebagai tulisan opini. Sedangkan pendapat interpretatif (tafsiran) atas data dan fakta diperbolehkan dalam berita sejauh hal itu untuk menggambarkan atau memperjelas pengertiannya.
30. Anggota AJI tidak membuat opini yang menghakimi, memberikan stigma, atau menyudutkan pihak tertentu. Opini yang menghakimi adalah pernyataan yang bernada seperti vonis sebelum diketahui jelas faktanya, atau memvonis seseorang atau suatu organisasi bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
31. Anggota AJI tidak memberikan imbalan untuk mempengaruhi independensi narasumber atau subyek berita.
32. Anggota AJI tidak membuat karya jurnalistik yang beritikad buruk untuk menyerang atau menyudutkan seseorang atau lembaga. Salah satu bukti tidak adanya itikad buruk adalah dengan bersungguh-sungguh memeriksa dan menguji fakta serta mengkonfirmasikannya, sebelum mempublikasikannya.
33. Anggota AJI tidak berbohong dan tidak membuat berita palsu. Jurnalis dapat dianggap berbohong jika mempublikasikan fakta atau data yang tidak ada, atau membuat berita yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu tidak sesuai dengan fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah wawancara fiktif dan wawancara imajiner.
34. Anggota AJI dapat menolak atau tidak melakukan liputan tentang topik slot gacor hari ini karena benturan atau konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari.
35. Anggota AJI menghormati (hak) privasi seseorang dalam proses mencari dan mempublikasikan berita. Kehidupan pribadi seseorang patut diberitakan jika yang bersangkutan mengizinkan atau tindakan orang tersebut (baik pejabat negara maupun bukan) berkaitan dengan kepentingan publik, baik terkait masalah politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama dan berbagai urusan kenegaraan maupun kepentingan publik lainnya.
36. Anggota AJI tidak membuat dan mempublikasikan karya jurnalistik yang bersifat cabul atau berpotensi melanggar asas kesusilaan. Sebuah karya dianggap cabul jika karya itu berisi penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
37. Anggota AJI menghindari karya yang mengandung unsur sadisme. Sebuah karya jurnalistik dinilai sadis jika penggambarannya memberikan kesan kejam, buas, menimbulkan kengerian, dan tidak mengenal rasa belas kasihan. Salah satu contohnya adalah gambar atau penjelasan atas kondisi tubuh atau fisik korban kecelakaan, ledakan bom, bencana, dan kekejaman fisik yang hancur secara detail.
38. Anggota AJI menghormati asas praduga tak bersalah. Penerapan asas ini ditunjukkan dengan cara menyebutkan status hukum seseorang sesuai kondisi sebenarnya. Misalnya, ia harus diungkapkan secara akurat berstatus “tersangka” jika sudah dalam proses di kepolisian, “terdakwa” saat sudah di pengadilan, dan seterusnya. Jika statusnya belum ditetapkan, maka ia harus disebut dengan istilah “diduga” atau “terduga” untuk setiap kejahatan yang dialamatkan terhadapnya.
39. Anggota AJI menaati asas perlindungan terhadap anak berusia di bawah 18 tahun yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Bentuk perlindungannya dilakukan dengan menyamarkan identitasnya. Identitas anak itu antara lain: nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Bila mendesak harus mewawancarai anak harus seizin dan didampingi orang dewasa yang berkompeten. Semangat dari perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus pidana adalah untuk melindungi masa depannya dan untuk kepentingan terbaik anak.
40. Anggota AJI menyamarkan identitas semua korban kejahatan seksual dan pelaku kejahatan seksual yang memiliki kaitan yang bisa mengarah pada pengungkapan identitas korban. Korban anak-anak dan dewasa tidak diungkap nama lengkap, foto, alamat, sekolah, nama orang tua dan keluarga terdekat, serta ciri lain yang melekat. Khusus untuk anak yang menjadi korban dan/atau pelaku kejahatan seksual tidak boleh diwawancarai.
41. Anggota AJI menghargai kondisi traumatik korban bencana, korban konflik sosial, korban kejahatan seksual, atau korban kekerasan. Sikap itu antara lain ditunjukkan dengan tidak memaksa korban menjawab pertanyaan. Liputan yang dilakukan terkait dengan kejadian bencana, konflik sosial, kekerasan, dan kejahatan seksual, hendaknya tidak terjerumus kepada sikap mengeksploitasi korban dan atau mengejar sensasi.
42. Anggota AJI meralat informasi atau data yang diketahuinya tidak benar. Ralat dilakukan oleh jurnalis atau media meskipun belum ada komplain dari publik. Ralat dilakukan secepatnya pada kesempatan pertama setelah kekeliruan diketahui. Untuk media cetak, ralat diletakkan pada halaman atau tempat yang sama dengan informasi yang keliru tersebut dimuat. Untuk media online atau penyiaran, informasi perihal adanya ralat tersebut didekatkan dengan informasi yang dianggap keliru atau disampaikan secara jelas kepada publik tentang informasi atau data yang diralat.
43. Anggota AJI melayani permintaan koreksi terhadap berita, gambar, atau video yang dinilai salah, keliru atau tidak akurat. Jika kesalahan tersebut fatal atau tidak dapat diubah/diperbaiki, maka harus disertai permintaan maaf. Koreksi yang disampaikan pihak lain, baik pihak yang terkait dengan berita maupun tidak, wajib dilayani.
44. Anggota AJI wajib memenuhi hak jawab yang disampaikan seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum yang menganggap suatu pemberitaan merugikan nama baik mereka. Namun Hak Jawab yang dilayani harus memenuhi unsur kekeliruan atau ketidakakuratan fakta. Hak jawab harus dimuat pada kesempatan pertama dan diupayakan di tempat yang sama dengan tempat pemuatan berita tersebut. Hak jawab yang dimuat tidak boleh berbayar. Penyuntingan boleh dilakukan terhadap materi tanpa menghilangkan substansi.
45. Anggota AJI tidak melakukan plagiarisme yaitu mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri (baik tulisan, maupun foto, audio, dan video). Keputusan:Tidak ada perubahan
46. Anggota AJI menghindari pemakaian foto, ilustrasi dan/atau video yang membingungkan dalam publikasi karya jurnalistiknya. Penggunaan foto, audio, atau video untuk mendukung berita harus menyertakan informasi atau keterangan tentang foto, ilustrasi, dan/atau video tersebut.
47. Anggota AJI berusaha menaati semua prinsip kode etik jurnalistik (Kode Etik AJI dan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ditetapkan Dewan Pers) dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah dengan memberitahu sumber bahwa ia jurnalis, atau dengan menunjukkan kartu identitas persnya. Pengecualian diberikan terhadap jurnalis yang melakukan liputan investigasi untuk kepentingan publik.
48. Anggota AJI menghormati kepatutan sosial dan sopan santun aturan dalam menjalankan profesinya, mulai dari mencari sampai dengan mempublikasikan berita. Salah satunya adalah dengan meminta izin meliput, memotret atau mengambil video, kecuali untuk acara atau lokasi yang terbuka untuk umum. Pengecualian dibenarkan untuk peliputan investigasi yang dilakukan demi kepentingan publik dengan tetap mempertimbangkan aspek pertanggungjawabannya secara hukum.
49. Anggota AJI bersikap hati-hati terhadap kemungkinan terjadinya “trial by the press” (penghakiman oleh pers). Untuk menghindari hal ini, anggota AJI harus menerapkan asas keberimbangan dan imparsialitas.
50. Anggota AJI tidak melakukan perbuatan, membuat karya dan/atau menyampaikan secara terbuka sikap kebencian, prasangka, merendahkan, diskriminasi dalam masalah suku, ras, bangsa, gender, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus, atau latar belakang sosial lainnya. Penghormatan Terhadap Narasumber Keputusan:
51. Anggota AJI menghormati hak narasumber yang menolak diwawancarai atau tidak bersedia memberikan pernyataan saat dikonfirmasi.
52. Anggota AJI menghormati permintaan narasumber yang bersedia diwawancarai tapi informasinya bersifat off the record.
53. Anggota AJI menghormati narasumber yang ingin memberikan informasi yang bersifat “latar belakang”. Informasi latar belakang adalah penjelasan yang berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang masalah yang sedang diberitakan dari versi narasumber yang bersangkutan.
54. Anggota AJI menghormati permintaan embargo yang disampaikan narasumber. Jika sebuah informasi diberi label embargo, anggota AJI harus menghormatinya dengan tidak memuat sebelum masa embargonya selesai. Kesepakatan embargo ini tidak berlaku jika ada kepentingan publik lebih besar yang dipertaruhkan.
55. Anggota AJI menghormati privasi narasumber dengan tidak mengangkat informasi yang bersifat pribadi dalam karya jurnalistik. Misalnya, keluarga (suami, istri, anak, mertua, dan sebagainya) tidak perlu dimasukkan dalam pemberitaan kecuali ada kepentingan publik di dalamnya atau terdapat keterkaitan kuat dari keluarga yang bersangkutan dalam kasus tersebut.
56. Anggota AJI bersikap bijak dan hati-hati dalam mengutip pernyataan narasumber di media sosial, pertemuan langsung, atau percakapan dengan seseorang yang tidak ditujukan untuk konsumsi khusus pers. Anggota AJI harus menyampaikan dan meminta izin kepada narasumber tersebut jika pernyataannya akan dikutip untuk berita.
57. Anggota AJI bersikap hati-hati dalam memakai narasumber anonim. Penggunaan narasumber anonim (tidak beridentitas), baik atas permintaan narasumber maupun atas keputusan jurnalis atau redaksi, harus dengan pertimbangan matang dan informasinya terverifikasi, karena hal itu berpeluang membawa implikasi hukum. Salah satu pertimbangan memakai narasumber anonim adalah karena informasinya penting untuk diketahui publik,tetapi ada resiko ancaman fisik dan psikis jika identitasnya tidak disamarkan.
58. Anggota AJI menggunakan Hak Tolak demi melindungi narasumber. Anggota AJI punya hak untuk tidak mengungkap identitas narasumber yang memberikan data atau informasi, termasuk saat ditanya aparat penegak hukum. Jika ada panggilan dari aparat penegak hukum, anggota AJI bisa memenuhi panggilan itu namun memanfaatkan Hak Tolak saat ditanyakan narasumbernya.